Pemilukada masih Didasari Kesukaan Individu bukan Kualitas Calon

Senin, 02 Agustus 2010 14:02

Media Indonesia.com: Pemilihan kepala daerah langsung dinilai tak mendasarkan pada kualitas calon pemimpin. Rakyat, terutama di lapisan bawah, memilih atas dasar kesukaan atas individu calon bukan semata program yang ditawarkan.

"Anggota DPR pernah menyampaikan pada saya. Ganjar (Ganjar Pranowo) menyatakan bahwa dia tahu banget kalau rakyat tidak ada yang peduli pada program tapi karena dia sering muncul di tv dan dianggap hebat," kata pengamat politik LIPI Ikrar Nusa Bakti dalam seminar nasional tentang otonomi daerah di Jakarta, Sabtu (31/7).

Ia juga menceritakan satu kasus lainnya dimana seorang anggota DPR lebih sibuk memproduksi mukena sebagai alat kampanye bukan sibuk mempromosikan program. Hal itu didasarkan karena rakyat lebih tertarik dengan barang yang ditawarkan daripada hal abstrak.

"Lagi-lagi, apa yang kita inginkan rakyat pilih program tapi ternyata rakyat lebih pilih uang atau orangnya," keluhnya.

Pendapat senada disampaikan oleh pakar otonomi daerah Ryas Rasyid. Menurut dia, pilkada langsung tidak berbicara soal integritas maupun kompetensi dari calon.

Rakyat tidak memiliki cukup pengetahuan terkait integritas maupun kompetensi calon. Semua tergantung uang sehingga kalau ada salah pilih, ia tidak kaget.

"Pilkada langsung bukan bicara integritas dan kompetensi berbicara. Rakyat tak mengetahui integritas dan kompetensi. Tergantung uang. Kalau salah pilih, saya tidak kaget. Akibatnya, tidak ada perubahan nasib rakyat. Yang saya maksud itu adalah yang lapis bawah. Gonta ganti pemimpin juga posisi mereka tidak berubah," tukasnya.

Ia menilai hal itu diakibatkan terlalu cepatnya revisi format otonomi daerah seperti tercantum dalam UU 34/2004. Legislasi itu malah menjadi awal ketidakpercayaan publik. Namun, ia sendiri sangsi jika pengembalian format otonomi seperti awal reformasi akan berlangsung mudah.

"Ketika kita menyatakan hentikan pemilu langsung, yang teriak pertama adalah bisnis survei. Itu bisnis miliaran rupiah. Belum lagi agen pengumpul suara, belum lagi KPU. Kita dalam situasi dilema, kalau anda teruskan anda habis, anda tidak teruskan anda dihabisi," tandasnya.

Penulis : Dinny Mutiah