MUI Minta Pemilu Kada Langsung Ditinjau Ulang

Rabu, 28 Juli 2010 14:13

JAKARTA--MI: Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara serius meninjau ulang sistem pemilihan umum kepala daerah langsung. Sebab, sistem tersebut menimbulkan praktik kapitalisme dan liberalisme.

"Akibatnya, terjadi dominasi pemilik modal kuat dalam pemilu kepala daerah tanpa mempertimbangkan kapabilitas, kapasitas, dan integritas calon," kata Ketua Bidang Dakwah MUI Amrullah Ahmad dalam pembacaan rekomendasi Musyawarah Nasional MUI di Jakarta, Rabu (28/7).

Menurut MUI, kata dia, pemilihan langsung juga memicu konflik horizontal antarpendukung calon. Konflik itu dipengaruhi faktor kapital serta cara yang liberal dan pragmatis dalam proses pemilihan.

Pemilihan langsung tersebut pun dipandang sebagai pemborosan keuangan negara dan masyarakat. "Yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat," kata Amrullah.

Wakil Presiden Boediono dalam sambutan penutupan Munas ke-8 MUI menyatakan rekomendasi MUI akan dicermati dan dipelajari oleh pemerintah.

"Pemerintah akan mencermati, mempelajari dengan seksama rekomendasi yang disampaikan. Pemerintah akan mencari apa yang bisa dimasukkan sebagai perbaikan kebijakan pemerintah," tuturnya.

Penulis : Dwi Tupani