MEDIA CENTER KOMISI PEMILIHAN UMUM
 

Bawaslu Siapkan Aturan Pembentukan Panwaslu

Jakarta, 19/3/10 (Antara/FINROLL News)

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) segera menyiapkan aturan tentang pembentukan panitia pengawas pemilu (Panwaslu) menyusul keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan pembentukan panwaslu dilakukan oleh Bawaslu.

"Bawaslu akan menindaklanjutinya dengan mengeluarkan peraturan Bawaslu," kata anggota Bawaslu Wirdyaningsih, di Jakarta, Jumat.

Ia menuturkan, Bawaslu akan mengundang pakar-pakar hukum untuk membantu menyusun peraturan pembentukan panitia pengawas tersebut.

Sebelumnya, MK telah mengeluarkan keputusan terkait permohonan uji materi UU 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang diajukan Bawaslu yakni pasal yang mengatur pembentukan pengawas pemilu dan Dewan Kehormatan.

Khusus untuk pasal pembentukan panwaslu, MK memutuskan kata "calon" dan frase "diusulkan oleh KPU...sebanyak 6 (enam) orang untuk selanjutnya", yang terdapat dalam Pasal 93, 94, dan 95 UU 22/2007 harus dihapus karena inkonstitusional.

MK menyatakan, kata dan frase yang dimaksud bertentangan dengan Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri".

Dengan demikian, perekrutan calon panitia pengawas tidak lagi melibatkan KPU seperti sebelumnya dan Bawaslu memiliki kewenangan penuh menyeleksi dan menetapkan calon pengawas provinsi dan kabupaten kota. Sedangkan di tingkat kecamatan, panwaslu kabupaten/kota memiliki kewenangan menetapkan panwaslu kecamatan.

Sebelumnya, KPU provinsi dan kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk merekrut dan menyeleksi calon panitia pengawas di tingkatan masing-masing, untuk kemudian diserahkan pada Bawaslu sebanyak enam nama dan kemudian diuji oleh Bawaslu.

Menurut MK, sistem rekrutmen sebelumnya, di mana calon panwaslu diusulkan oleh KPU, merupakan mekanisme rekrutmen yang akan mengakibatkan anggota-anggota pengawas pemilu menjadi tergantung pada KPU sehingga kemandiriannya terganggu dan mengakibatkan saling hambat antara Bawaslu dan KPU.

Sampai dengan putusan MK dikeluarkan, Bawaslu telah membentuk 192 dari 244 panwas di daerah. Dengan demikian masih ada 52 panwas lagi yang masih dalam proses pembentukan dan akan disesuaikan dengan putusan MK.

Tindak Lanjut

Sementara itu, menindaklanjuti pernyataan MK tentang sahnya 192 panwas yang terdiri atas tujuh panwaslu provinsi dan 185 panwaslu kabupaten/kota, maka Bawaslu menginstruksikan jajaran pengawas di daerah untuk mensosialisasikan putusan MK tersebut.

Selain itu, Bawaslu juga menginstruksikan panwas pilkada di provinsi yang belum melakukan seleksi terhadap panwas di kabupaten/kota, agar segera melakukan seleksi. Demikian pula di kabupaten/kota untuk segera menyeleksi panwas kecamatan.

Bawaslu juga segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat terkait dengan pengelolaan anggaran dan hubungan fasilitasi serta kepastian hukum dari panitia pengawas.

Wirdyaningsih menuturkan, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan KPU untuk akses data bagi pengawas di daerah.
 
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jl. Imam Bonjol No. 29
Jakarta 10310
Tlp. 021-31937223
Fax. 021-3157759

© 2009 Komisi Pemilihan Umum