MEDIA CENTER KOMISI PEMILIHAN UMUM
 

Berita

KPU Bentuk Tim Kerja Pendaftaran Dan Verifikasi Parpol Peserta Pemilu 2014

Rabu, 18 Juli 2012 13:29

18.7.2012_Tim_Pokja_Verifikasi_Parpol_2014Jakarta, mediacenter.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu (18/7), membentuk Tim Kerja Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2014.

Tim yang beranggotakan 128 orang itu akan mulai bekerja pada saat pengumuman pendaftaran partai politik (parpol), yakni  9 Agustus 2012, sampai dengan pengumuman penetapan parpol yang menjadi peserta Pemilu 2014, pada 7 September 2013 mendatang. Dengan rincian, setiap parpol akan “dikawal” oleh 2 (dua) orang anggota tim.

Tim Kerja tersebut akan melakukan verifikasi administrasi, yakni verifikasi terhadap dokumen tertulis berkenaan dengan pemenuhan persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu 2014, serta verifikasi faktual kepengurusan  dan kantor parpol tingkat pusat.

Dalam melakukan verifikasi tersebut, tim kerja akan menggunakan aplikasi berbasis Teknologi Informasi (TI).

“Aplikasi ini, selain memudahkan kerja tim, juga dimaksudkan untuk menutup ruang bagi praktek-praktek kecurangan,” ujar anggota KPU, Ida Budhiati, yang memimpin pertemuan di Ruang Sidang Utama Gedung KPU itu.

Ida dalam kesempatan itu didampingi oleh anggota KPU, Hadar Gumay, Arief Budiman; Wakil Sekjen KPU, Asrudi Trijono; Kepala Biro (Karo) Hukum, Nanik Suwarti; dan  Wakil Karo Hukum, Teuku Asytari Rizal.

Verifikasi faktual kepengurusan  dan kantor parpol tingkat provinsi akan dilakukan oleh KPU provinsi.

Sedangkan KPU kabupaten/kota akan melakukan verifikasi administrasi daftar nama parpol dan Kartu Tanda Anggota (KTA), verifikasi faktual kepengurusan  dan kantor parpol tingkat kecamatan dan kab/kota, serta verifikasi faktual keanggotaan parpol.

Pendaftaran parpol peserta Pemilu 2014 akan dibuka pada 10 Agustus 2012 s/d 7 September 2012. Adapun persyaratannya, dapat dilihat pada Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD (parpol yang memenuhi Parliamentary Treshold atau PT). Sedangkan bagi parpol yang tidak memenuhi PT, persyaratannya dapat dilihat pada Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012. (dd/ie'am/red)

   

Pengelolaan Logistik Pemilu Berbasis TI Dan Komunikasi

Selasa, 19 Juni 2012 12:58

ITBJakarta, mediacenter.kpu.go.id- Selasa (19/06) Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) di Gedung Rektorat ITB, Ruang Rapim A, Jalan Tamansari No. 64, Bandung, Jawa Barat.

Nota Kesepahaman Bersama bernomor 06/KB/KPU/TAHUN 2012 dan 023/11.A/DN/2012 itu berisi tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam menunjang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu).

Penandatanganan MoU tersebut ditandatangani oleh Ketua KPU, Husni Kamil Manik dan Rektor, ITB Prof. Akhmaloka.

Dalam sambutannya Rektor ITB yang didampingi staf dan jajarannya mengatakan” kami senang, kami mengerti, kami tahu KPU tentu mempunyai tugas yang berat, walaupun demikian saya kira itu tugas yang mulia untuk mengembangkan bangsa ini dengan lebih baik terutama untuk aspek demokrasi dari bangsa kita yang kelihatannya baru mulai beberapa tahun saja, tentu itu menuntut suatu kecermatan, suatu kepiawaian di dalam pengelolaan bangsa ini. Kita akan bekerja secara profesional tidak ikut dengan hiruk pikuknya politik karena politikingnya tentu akan kental, tapi saya kira, kita akan bekerja membantu Bapak/Ibu sekalian secara profesional. Mudah-mudahan kerjasama ini sukses dan kita mengharapkan bersama semoga ada torehan sejarah untuk KPU 2014, tentunya akan menjadi KPU yang terbaik untuk bangsa ini”.

Sementara itu Ketua KPU  yang didampingi oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Pejabat eselon II, III dan IV KPU tersebut mengatakan “pada hari ini merupakan langkah awal untuk mewujudkan pengelolaan logistik Pemilu berbasis elektronik. Hal ini menandai dimulainya babak baru dalam pengelolaan logistik Pemilu, yaitu digunakannya teknologi informasi dan komunikasi, untuk mewujudkan komunikasi data secara online antara satuan kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.  Informasi yang akurat dan up to date diperlukan informasi yang strategis bagi KPU untuk pengambilan keputusan dalam penentuan jumlah dan jenis kebutuhan logistik, jumlah anggaran yang diperlukan dan cara pendistribusian, ke lokasi ke Badan Pelaksana Tingkat Bawah”, imbaunya. (dod/US/red)
   

KPU Kabupaten Pati Tetap Melaksanakan PSU

Senin, 18 Juni 2012 12:54

patiJakarta, mediacenter.kpu.go.id- Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang diselenggarakan di Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 16 Juni 2012, tetap dilaksanakan, PSU ini dilaksanakan karena adanya gugatan dari pasangan Imam Suroso-Sujoko yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), dan MK memutuskan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pati diulang, serta membatalkan pasangan calon Sunarwi-Tejo Pramono maju dalam pemilihan ulang tersebut.

Pemungutan Suara Ulang (PSU) ini sempat diisukan massa pendukung Sunarwi-Tejo Pranomo (salah satu calon yg di dilarang MK ikut serta dalam pencalonan PSU di Kabupaten Pati) akan mengepung Kantor KPU Kabupaten Pati untuk meluapkan kekecewaannya agar PSU di Kabaputen Pati ditunda, meskipun sampai hari pemungutan suara berlangsung hal tersebut tidak terjadi.
Menurut Ketua KPU Kabupaten Pati, Ahmad Jukari, S.Ag.MH, KPU sendiri akan tetap melaksanakan PSU sesuai dengan tahapan yang dijadwalkan, pemilu baru dapat ditunda sesuai Peraturan KPU  No. 9 pasal 11 yang menjelaskan “dalam hal di suatu daerah pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan dan atau gangguan lainnya diseluruh atau sebagian wilayah pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakibat pemilu tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal”.
PSU sukses diselenggarakan atas kerjasama dari berbagai pihak, KPU Kabupaten Pati, warga pati, Gerakan Pemuda dan Masyarakat Peduli Pati (GPMPP), pemerintah setempat dan pengamanan yang diterjunkan dari Polda Jawa Tengah.

Pasangan calon  Bupati dan Wakil Bupati Pati dalam PSU ini adalah : 1. HM. Slamet Warsito, BE, ST, MT dan DR. Hj. Sri Mulyani, Dra, MM (Perseorangan), 2. H. Imam Suroso, MM dan Sujoko, S.Pd, M.Pd (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), 3. Ir. H. Sri Merditomo , MM dan H. Karsidi, SH (Perseorangan), 4. Sri Susahid, SH, MH dan Hasan, SH, MM (Perseorangan), 5. H. Haryanto, SH, MM dan H. Budiyono ( PKS, PKB, PPP, GERINDRA, HANURA, PKPB, PPI), 6. Hj. Kartina Sukawati, SE, MM dan H. Supeno (DEMOKRAT).

Dalam PSU di Kabupaten Pati jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 1.019.369 orang, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 500.662 dan perempuan 518.707, yang tersebar di 2.290 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan 21 Kecamatan.

KPU RI, KPU Provinsi Jawa Tengah, KPU Kabupaten Pati dan Wakil Ketua Desk Pilkada yang juga Asisten I Provinsi Jawa Tengah, Siswo Leksono beserta rombongan yang ikut terjun langsung ke TPS-TPS guna melihat situasi dan kondisi PSU yang sedang berlangsung di Kabupaten Pati. Hasil pantauan liputan langsung yang dilakukan pada beberapa TPS, diantaranya TPS 5,6, dan 7 Desa Winong, TPS 1 Desa Tayukuloh, TPS 3 Desa Alas Dowo.

KPU Kabupaten Pati menggunakan sistem real count dalam penghitungan hasil perolehan suara sementara yang dikirim Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melalui short message service (sms) ke KPU. Hasil rekapan TPS-TPS yang diterima tanggal 16 Juni 2012 pada pukul 20.00 WIB sebesar  79.42% dari 1.819 TPS yang sudah melaporkan ke KPU Kabupaten Pati.

Perolehan suara sementara pasangan calon no 1. HM. Slamet Warsito, BE, ST, MT dan DR. Hj. Sri Mulyani, Dra, MM memperoleh 22.79% sebanyak 117.756 suara, 2. H. Imam Suroso, MM dan Sujoko, S.Pd, M.Pd memperoleh 34.54% sebanyak 178.450, 3. Ir. H. Sri Merditomo , MM dan H. Karsidi, SH memperoleh 1.76% sebanyak 9.081 suara, 4. Sri Susahid, SH, MH dan Hasan, SH, MM memperoleh 0.90% sebanyak 4.669 suara, 5. H. Haryanto, SH, MM dan H. Budiyono memperoleh 38.52% sebanyak 199.046 suara, dan  6. Hj. Kartina Sukawati, SE, MM dan H. Supeno 1.49% sebanyak 7.714 suara, dari jumlah suara sah sebanyak 516.716.

Rekapitulasi penghitungan suara secara manual tingkat kabupaten akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pati pada Rabu (20/6). (ie’am/red)
   

Final Cerdas Cermat SLTA Pemilukada DKI Jakarta Tahun 2012

Rabu, 13 Juni 2012 16:04

13.6.2012_Final_cerdas_cermat_DKI
Anggota KPU RI, Juri Ardiantoro, Menyerahkan Piala dan Hadiah Penghargaan Kepada Para Pemenang Lomba Cerdas Cermat Tingkat SLTA se-DKI Jakarta. (foto: ie'am/hupmas)
Jakarta, mediacenter.kpu.go.id-
Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU) DKI Jakarta menggelar Final Lomba Cerdas Cermat Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012, dalam rangka pemilukada dan peningkatan partisipasi masyarakat. KPU Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan final lomba cerdas cermat tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di di Hotel Lumire, Jakarta (13/06).

Finalis yang telah lolos dari babak penyisihan lomba cerdas cermat sejumlah 6 (enam) SLTA, mewakili dari beberapa kota dan kabupatan yang ada di Provinsi DKI Jakarta, diantaranya; SMAN 30 (Kota Jakarta Pusat),  SMAN 32 (Kota Jakarta Selatan)  SMAN Islam Al-Azhar (Kota Jakarta Utara), SMAN 12 (Kota Jakarta Timur), SMAN 57 (Kota Jakarta Barat), MAN PKU (Kabupaten Kepulauan Seribu).

Lewat pertarungan sengit dan mendebarkan, sebagai juara pertama perwakilan dari Kota Jakarta Timur yaitu SMAN 12 meraih total nilai 1200, untuk juara ke dua karena nilainya sama antara SMAN 57 dan SMAN 32 maka juri membuat pertanyaan lagi untuk diperebutkan, dan sebagai juara kedua akhirnya dimenangkan oleh SMAN 57, serta juara ke tiga dipegang oleh SMAN 32.

Sebagai juri dari lomba dari cerdas cermat tersebut adalah, Juri Ardiantoro (Anggota KPU RI), Endang Sulastri (Anggota KPU RI 2007-2012) dan Drs. Tulus Winardi, SH, M.Si (Dinas Pendidikan provinsi DKI Jakarta).

Acara lomba ini dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi DKI Dahlia Umar, Anggota KPU provinsi DKI Jakarta, para perwakilan KPU kabupaten/kota se-DKI Jakarta, dan para guru.

Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Dahlia Umar saat diwawancara mengatakan babak penyisihan sebelumnya sudah dilakukan di tingkat wilayah dan mengundang beberapa sekolah, tes tertulis diikuti oleh beberapa SMAN, MAN dan SMK, kemudian dari masing-masing wilayah dipilih satu untuk babak final yang mewakili dari wilayah Kabupaten/Kota yang ada di provinsi DKI Jakarta.

“Sebelum mereka kita undang untuk mengikuti lomba cerdas cermat ini, mereka kita kasih bahan bacaan materi mengenai peraturan perundang-undangan, jadi mereka sebelumya sudah paham mengenai kepemiluan, dan ini adalah bagian dari bentuk sosialisasi pemilukada Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 yang sebentar lagi akan berlangsung”, kata Dahlia.

Dahlia mengungkapkan dengan lomba cerdas cermat ini merupakan sosialisasi agar memaksimalkan pemilih pemula untuk mau belajar tentang pemilu dan demokrasi.

“Saya berharap pemilih pemula bisa menjadi pemilih yang cerdas bukan pemilih yang mudah dipengaruhi serta mudah di mobilisasi, tetapi pemilih yang memilih dengan keyakinannya dan pengetahuannya” ungkap Dahlia .

Pemenang lomba cerdas cermat, sebagai Juara pertama mendapat trofi piala, piagam penghargaan dan uang sebesar 10 juta rupiah. (tdy/red)

   

Presiden SBY Ambil Sumpah 7 Anggota DKPP

Selasa, 12 Juni 2012 17:22

12.6.2012_Pelantikan_anggota_DKPPJakarta, mediacenter.kpu.go.id- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa (12/6), mengambil sumpah 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), di Istana Negara, Jakarta.

Ketujuh anggota DKPP periode 2012-2017 yang diambil sumpahnya  adalah:
1.    Ida Budhiati, SH, MH (unsur KPU)
2.    Ir. Nelson Simanjuntak (unsur Bawaslu)
3.    Prof. Dr. Abdul Bari Azed, SH, M.Hum (unsur tokoh masyarakat)
4.    Dr. Valina Singka Subekti, M.Si (unsur tokoh masyarakat)
5.    Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, SH, MH (unsur tokoh masyarakat)
6.    Saut Hamonangan Sirait, M.Th (unsur tokoh masyarakat)
7.    Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si (unsur tokoh masyarakat)

Penetapan ketujuh anggota DKPP tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 57/P/Tahun 2012 tanggal 8 Juni 2012.

Acara pengambilan sumpah tersebut disaksikan oleh Ketua DPR RI, Marzuki Alie; Ketua KPU, Husni Kamil Manik; Ketua Bawaslu, Muhammad; serta beberapa Menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, antara lain, Menko Polhukkam, Djoko Suyanto; Mendagri, Gamawan Fauzi; Menlu, Marty Natalegawa; dan Menkominfo, Tifatul Sembiring.  

Dalam sumpahnya, Anggota DKPP menyatakan, akan memenuhi tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945. Dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat, demi suksesnya Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD; Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan NKRI daripada kepentingan pribadi atau golongan.

Pembentukan DKPP, sebagaimana tertuang dalam Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, adalah untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.

Sedangkan pada ayat (3) disebutkan, DKPP dibentuk paling lama 2 (dua) bulan sejak anggota KPU dan anggota Bawaslu mengucapkan sumpah/janji. Anggota KPU dan anggota Bawaslu dilantik pada 12 April 2012. Jadi, paling lambat, DKPP harus sudah terbentuk pada 12 Juni 2012.

Terkait unsur keanggotaannya, pada ayat (4) disebutkan, anggota DKPP terdiri dari 7 (tujuh) orang, yakni 1 (satu) orang dari unsur KPU, 1 (satu) orang dari unsur Bawaslu, dan 5 (lima) orang dari unsur tokoh masyarakat. 5 (lima) orang dari unsur tokoh masyarakat itu, 3 (tiga) orang diajukan oleh DPR, dan 2 (dua) orang diajukan oleh Pemerintah [ayat (6)].

Ida Budhiati (anggota KPU) adalah unsur KPU, sedangkan Nelson Simanjuntak (anggota Bawaslu) merupakan unsur Bawaslu.

Unsur tokoh masyarakat yang diajukan oleh DPR adalah Prof. Jimly Asshiddiqie, Saut Hamonangan Sirait, dan Nur Hidayat Sardini. Sedangkan unsur tokoh masyarakat yang diajukan oleh Pemerintah adalah Prof. Abdul Bari Azed dan Valina Singka Subekti. (dd/red)

   

KPU Gelar Workshop Kehumasan

Selasa, 12 Juni 2012 10:19

12.6.2012_workshop_KehumasanJakarta, mediacenter.kpu.go.id- Workshop Kehumasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai komitmen untuk memperbaiki kinerja penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan Pemilu 2014 mendatang, dilaksanakan pada hari selasa (12/6) di hotel Millennium, Jakarta.

Kegiatan workshop tersebut dibuka dan diresmikan oleh Ketua KPU, Husni Kamil Manik. Pada pidatonya beliau sempat mengutarakan tiga hal penting yang harus dipahami dan dilakukan dalam mengelola kehumasan, yakni komitmen untuk memperbaiki kinerja, menghadirkan sikap kritis dalam diri, dan menindak lanjuti workshop kehumasan KPU disetiap tingkatannya. Di kesempatan yang sama setelah pidato pembukaan ketua, Sekjen KPU, Suripto Bambang Setiadi juga memberikan penjelasan secara terperinci mengenai tupoksi kehumasan KPU.

Peserta workshop kehumasan KPU berasal dari jajaran sekretariat jenderal KPU, para anggota dan jajaran sekretariat KPU Provinsi. Kegiatan tersebut dijadwalkan selama dua hari untuk membahas tentang beberapa pokok permasalahan kehumasan yang menjadi tren dalam suatu organisasi/lembaga saat ini khususnya KPU, mulai dari strategi kehumasan pemilu hingga manajemen pengelolaan terhadap tantangan kehumasan KPU. Sehingga kedepannya, KPU dapat menjadi penyelenggara pemilu yang kredibel dan professional.

“Pembentukan Reputasi adalah sikap tanggung jawab sosial organisasi/lembaga dan kewajiban untuk memberitahu public karena public mempunyai hak untuk tahu” ujar Magdalena Wenas, President PR Society of Indonesia, saat menjadi narasumber pada kegiatan workshop kehumasan KPU.(Tw/red)

   

BPK Beri Opini WDP Atas Laporan Keuangan KPU Tahun 2011

Senin, 11 Juni 2012 10:16

Jakarta, mediacenter.kpu.go.id- Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, SE, Ak., MM, CPA, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun 2011, di Kantor BPK Jl. Gatot subroto, Jakarta Senin (11/6) pada acara Penyerahan Laporan Keuangan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan KPU Tahun 2011.

LHP diserahkan kepada Anggota KPU Arief Budiman, S.S,S.IP,MBA, didampingi oleh Sekretaris Jenderal KPU Drs. Suripto Bambang Setyadi, M.Si, dan Auditor Utama Keuangan Negara I, Gatot Supiartono, disaksikan oleh para pejabat di lingkungan BPK dan KPU.

BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan KPU Tahun 2011. Opini yang sama diberikan oleh BPK, pada tahun lalu atas Laporan Keuangan KPU tahun 2010.

“Pada tahun 2006 sampai dengan 2009 Laporan KPU mendapatkan Disclaimer dengan adanya permasalahan-permasalahan, namun dengan serius dan tekad KPU berhasil melewati permasalahan tersebut, dan dengan hasil kerja kerasnya KPU,  pada Laporan Tahun 2010 lalu mendapatkan opini WDP, dan dengan hasil ini KPU harus lebih baik lagi dalam pengelolaan keuangannya”, kata Moermahadi Soerja Djanegara saat sambutan pidato.

Selain menghasilkan opini atas kewajaran laporan keuangan, BPK juga mengungkapkan temuan mengenai  laporan tahun 2011, sesuai dengan laporan persediaan kotak dan bilik suara yang belum tuntas.

“Permasalahan tersebut  harus diperhatikan serius dan ditindak lanjuti, saya mengerti memang tugas ini begitu berat karena KPU tidak saja ada di pusat  namun ada di seluruh provinsi dan kabupaten dan kota, tetapi upaya harus terus diupayakan dan apabila permasalahan  tidak diperhatikan saya khawatir  akan sulit dalam menghadapi Pemilu 2014 nanti, dimana tenaga, curahan pikiran dan waktu akan lebih terfokus  pada pelaksanaan kegiatan pemilu.

Walaupun opini masih WDP  saya mengapresiasi  atas hasil dan kerja kerasnya dalam penyusunan tugas dan laporan, ini bukan kerja dari Pimpinan Sekretaris Jenderal  dan Karo Keuangan saja, ini adalah kerja bersama,” ungkap Moermahadi Soerja Djanegara yang lulusan alumni Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran.

Arif Budiman mengatakan Undang-Undang 15 Tahun 2011 pasal 2 tentang Penyelenggara Pemilu, menyebutkan KPU sebagai salah satu penyelenggara pemilu yang berpedoman mandiri, akuntabel, jujur dan transparan. Laporan Keuangan KPU tahun 2011 telah disusun oleh 497 kabupaten/kota. 33 provinsi dan 1 pusat dengan jumlah 531 Satuan Kerja (Satker), namun terdapat sedikit kesulitan, secara wajar terkait dengan kotak suara dan bilik suara, kotak suara dilaporkan secara opname fisik namun jumlahnya sangat besar diperlukan anggaran penghitungan yang besar juga.

”Untuk itu langkah-langkah yang telah dibuat oleh KPU yaitu; KPU menerbitkan peraturan KPU No. 5 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan KPU, membentuk tim penyelesaian kerugian negara di  KPU provinsi, kabupaten dan kota yang terjadi kehilangan barang negara, KPU dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu ) bekerjasama melalui Diklat, TOT dan Bimtek, dengan Narasumber juga dari Kemenkeu, guna  perbaikan dalam penyusunan laporan terus diupayakan agar KPU dapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)” kata Arif dalam pidatonya.

Arif menambahkan KPU saat ini telah memulai  tahapan penyelenggaraan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) tahun 2014 kami mohon doa dan dukungan BPK dalam mewujudkan pemilu 2014 yang berkualitas termasuk dalam hal pertanggungjawaban laporan keuangan.

BPK dalam kesempatan tersebut, berharap agar permasalahan yang menjadi pengecualian segera diselesaikan. Pimpinan KPU diharapkan segera melaksanakan rencana aksi untuk menindaklanjuti permasalahan dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan pemberian opini WDP ini diharapkan dapat memotivasi jajaran KPU untuk terus membenahi penyusunan laporan keuangan serta melakukan penilaian dan penyajian asset yang belum tuntas. (tdy/red)

   

Launching Tahapan Pemilu, KPU Tetapkan Pemungutan Suara: 9 April 2014

Jumat, 08 Juni 2012 14:29

Launching_2014Jakarta, mediacenter.kpu.go.id- Jumat (8/6) siang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) me-launching Tahapan Penyelenggaraan Pemilu tahun 2014.
Pada saat bersamaan, KPU juga menetapkan Rabu, 9 April 2014, sebagai hari-H pemungutan suara Pemilu 2014.

Ketua KPU, Husni Kamil Manik, secara simbolis menekan sirine, dan membuka selubung kain bertuliskan “9 April 2014”, disaksikan oleh para tamu undangan yang hadir, antara lain, Dirjen Kesbangpol Kemendagri, Tanribali Lamo; Wakil Ketua Komisi II DPR, Ganjar Pranowo; Wakil Kepala POLRI, Komjen (Pol) Nanan Sukarna; perwakilan Bawaslu; Ketua MUI, Amidhan;  dan sejumlah tokoh agama lainnya.

Penetapan 9 April 2014 sebagai hari pemungutan suara Pemilu 2014, menurut Ketua KPU, telah dikonsultasikan sebelumnya dengan pihak DPR dan Pemerintah.

Dengan ditetapkannya 9 April 2014 sebagai hari pemungutan suara, maka rangkaian tahapan Pemilu 2014, akan dimulai besok (Sabtu, 9/6). Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang.

“Berdasarkan amanat Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, tahapan penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan paling lambat 22 (dua puluh dua) bulan sebelum hari pemungutan suara (pasal 4 ayat (5)),” ujar Husni Kamil Manik dalam pidato sambutannya.

Dengan di-launching-nya tahapan penyelenggaraan pemilu tersebut, lanjut Husni, KPU secara resmi akan menyusun perencanaan program dan anggaran, serta melakukan penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu.

Menyangkut berbagai regulasi penyelenggaraan Pemilu tahun 2014, selanjutnya akan ditetapkan dikemudian hari dengan berkonsultasi dengan Pemerintah dan DPR. Selain karena amanat regulasi, pelaksanaan konsultasi tersebut lebih pada upaya untuk membangun sinergi memastikan pemilu yang berkualitas.

“Insya Allah, minggu depan kita sudah bisa menyelesaikan penyusunan tahapan, program, dan jadwal Pemilu 2014, terang Husni.

Acara yang dilakukan di Ruang Sidang Utama KPU itu juga diisi dengan pemotongan tumpeng. Hal itu, menurut Ketua KPU, merupakan simbol, bahwa penyelenggaraan Pemilu 2014 juga menyertakan masyarakat Indonesia yang masih kukuh mempertahankan adat-istiadat dan kebudayaan, sehingga nilai-nilai ke-Bhinneka-an tidak pupus dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Semoga Pemilu 2014 menjadi Pemilu yang paling berkualitas dan paling berhasil dalam sejarah Pemilu di Indonesia,” harap Husni menutup sambutannya.

Penetapan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Legislatif (Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD) tahun 2014 tersebut, tertuang dalam Keputusan KPU Nomor: 111/Kpts/KPU/TAHUN 2012(dd/red)
   

Peran KPU Dalam Penyusunan Regulasi

Jumat, 08 Juni 2012 14:25

AkmaniJakarta, mediacenter.kpu.go.id- Sejumlah pakar politik dan guru besar universitas hadir dalam Seminar “Peran Strategis KPU Dalam Penyusunan Regulasi” di Hotel Akmani Jakarta (7/6).
Para pakar menyikapi mengenai Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 119 ayat 4 yang menyebutkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam membuat Peraturan KPU ditetapkan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah.

Hadir dalam acara tersebut Ketua KPU Husni Kamil Manik, SP, para Anggota KPU, Endang Wihdaningtyas, S.H. (Bawaslu), Prof. Ramlan Surbakti, MA. Ph.D, Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., Dr. R. Siti Zuhro, MA, Refly Harun, Prof. Hasyim Asyari, LSM Perludem dan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)  lainnya.

Ramlan Surbakti, mengungkapkan Peraturan KPU yang sekarang harus lebih baik dari Peraturan KPU sebelumnya dalam hal ini menjamin kepastian hukum, berlandaskan azas pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia ditambah dengan transparan dan akuntabel, serta mencegah perebutan kekuasaan secara tidak adil, tanpa kekerasan. “Dalam konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah, KPU sampaikan saja draft Peraturan KPU, lalu hanya diskusi jangan ada tanggapan soal substansi” ungkap Ramlan.

Saldi Isra menambahkan harus ada batasan berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah, bagaimana mekanismenya, karena ini adalah produk (Peraturan KPU-red) yang perlu dikonsultasikan bukan hanya isu yang dibahas. “Dudukkan dulu masalah ini antara KPU dengan DPR dan Kemendagri,  pada saat konsultasi dengan DPR dan Pemerintah bagaimana posisi KPU, batasan seberapa jauh keterlibatan mereka,  apakah hanya mendengarkan saja atau DPR dan Pemerintah berpendapat juga. Konsultasi yang dilakukan antara KPU dengan DPR dan Pemerintah apakah disatukan atau dipisah, inilah yang perlu diperhatikan”. Ujar Saldi.

Veri Junaidi, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengatakan bahwa lembaga negara/komisi tidak harus berkonsultasi dalam membuat peraturan dengan DPR dan Pemerintah, “bagaimana mekanisme atau aturan konsultasi KPU dengan DPR dan Pemerintah belum ada aturannya, jangan sampai konsultasi itu sebagai jubah dari intervensi” kata Veri.

Guru besar Universitas Dipenogoro, Prof. Hasyim Asyari memberi masukan mengenai hal tersebut, KPU yang seharusnya mengundang DPR dan Pemerintah karena ini kewenangan KPU yang buat Peraturan itu, dalam konsultasi siapa Pemerintah dan siapa DPR?

“Pemerintah siapa apakah KPU berkonsultasi dengan Kemenkumham dan Kemendagri mengenai Peraturan, Kemenlu mengenai pelaksanaan Pemilu di luar negeri, Dirjen Imigrasi menyangkut pasport, TNI/Polri yang berhubungan dengan purnawirawan/pensiunan yang nantinya akan ikut Pemilu. Lalu mengenai berkonsultasi dengan DPR apakah Pimpinan DPR, Pimpinan Komisi II, Anggota Komisi II atau hanya dengan perwakilan Fraksi-fraksi saja” terang Hasyim.

Sejak awal KPU yang menentukan, KPU harus identifikasi masalah hal-hal yang perlu di konsultasikan, hasil konsultasi bukan suatu paksaan buat KPU, tapi hanya suatu masukan bagi KPU.  Hendaknya konsultasi dengan DPR dan Pemerintah secara terbuka dan KPU juga dituntut untuk berkonsultasi dengan publik. (tdy/dod/red)

   

KPU Gugat DPRP “Daftarkan SKLN ke MK”

Jumat, 08 Juni 2012 14:23

GugatJakarta, mediacenter.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi mendaftarkan gugatan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) kepada Mahkamah Konstitusi (MK), terkait  keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dalam tahapan seleksi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua 2012-2017 yang dianggap melanggar Undang-Undang  Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.  Saat ini pelaksanaan Pilgub Papua sedang dalam proses pencalonan versi DPRP, sementara untuk KPU belum ditetapkan.  KPU dan KPU Provinsi Papua menilai bahwa seluruh tahapan Pilgub Papua merupakan kewenangan mereka.

Ketua KPU, Husni Kamil Manik, kepada wartawan usai mendaftarkan gugatan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (7/6), mengatakan "Kewenangan yang kita miliki sebagai penyelenggara pemilu terutama pemilukada itu meliputi seluruh proses, namun sekarang sebagian proses dilaksanakan oleh pihak lain yaitu DPRP," kata Ketua KPU.

Setelah KPU melakukan pendekatan dan dialog di level provinsi maupun nasional yang difasilitasi Kemendagri, tetapi tidak dicapai permufakatan atau solusi yang sesuai dengan hukum perundang-undangan yang berlaku. "Kami mendaftarkan SKLN untuk mendapatkan satu payung hukum yang jelas terkait penyelenggaraan Pilgub Papua. Karena kewenangan yang seharusnya dijalankan KPU malah dijalankan DPRP," ujar Husni Kamil Manik

Husni menambahkan KPU tidak mempermasalahkan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang sudah ada di Papua. Justru yang dikhawatirkan adalah legitimasi dan proses pemilihan yang akan dianggap cacat hukum. "Kami tidak menyengketakan perdasus tapi kewenangan. Kalo diambil DPRP, legitimasinya dipersoalkan, tidak sesuai dengan UU penyelenggaraan pemilu dan UU Pemda tentang pemilihan kepala daerah dan kalau tetap dilangsungkan maka akan cacat hukum, nantinya akan digugat, daripada proses selesai lalu digugat, KPU Provinsi Papua juga menjadi korban," ungkap Husni.

KPU menganggap langkah tersebut menjadi salah satu solusi untuk mencari titik terang pelaksanaan Pemilukada Papua. Dengan demikian, terdapat kepastian hukum mengenai siapa yang berwenang menyelenggarakan Pemilu di provinsi tersebut.  (tdy/dod/red)
   

Halaman 1 dari 57

 
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jl. Imam Bonjol No. 29
Jakarta 10310
Tlp. 021-31937223
Fax. 021-3157759

© 2009 Komisi Pemilihan Umum