KPU Buleleng Selenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Pemilih

Senin, 02 Agustus 2010 12:01

Kegiatan Workshop Pendidikan dan Pelatihan Pemilih Yang Diselenggarakan KPU Kabupaten Buleleng, Bali. I Gusti Putu Artha (kiri) Hadir Sebagai Narasumber (foto: arf/hupmas)

Jakarta, mediacenter.kpu.go.id–Pada hari Jumat (30/7) KPU Buleleng menyelenggarakan Workshop Pendidikan dan Pelatihan Pemilih, yang bertemakan “Penyelenggaraan Pemilukada 2010 di Indonesia sebagai refleksi untuk mewujudkan Pemilukada Kabupaten Buleleng 2012 yang demokratis”. Acara yang diselenggarakan di Singaraja Buleleng Provinsi Bali ini dihadiri oleh para undangan dari berbagai elemen masyarakat, yaitu Kepala desa (Perbekel, istilah di Bali), Muspika setempat, Polres, Partai Politik, Mahasiswa, Tokoh Masyarakat, dan Organisasi Masyarakat. Hadir 2 narasumber, yaitu Anggota KPU, I Gusti Putu Artha, dan Ketua Bawaslu, Nur Hidayat Sardini.

Ketua KPU Buleleng, Kadek Cita Ardana Yudi, S.Si, menyampaikan rasa syukurnya bisa mengumpulkan elemen masyarakat di Buleleng dalam acara workshop ini. Menurut Yudi, Pemilukada Kabupaten Buleleng 2012 memang masih lama, namun tahapan Pemilukada akan dimulai pada bulan Oktober 2011, harapannya apa yang menjadi konsolidasi acara workshop ini akan bisa dicapai sebaik-baiknya. “Bagaimana kita menyikapi, memetakan, dan memposisikan proses Pemilukada 2012 nanti, dengan evaluasi berjalan di Pemilukada 2010 dibeberapa daerah yang hasilnya sudah kita lihat ada yang sukses namun ada juga yang terkendala beberapa masalah, bahkan ada beberapa daerah dilanda kerusuhan massa,” tutur Yudi dalam pidato pembukaan workshop ini.

Elemen masyarakat yang hadir terlihat sangat antusias mencermati apa yang disampaikan narasumber, terutama dari Anggota KPU, I Gusti Putu Artha, yang juga salah satu putera daerah asli Buleleng yang sangat dibanggakan masyarakat Buleleng karena mampu berkiprah pada tingkat nasional namun tetap ingat akan daerah asalnya. Putu Artha meminta KPU Buleleng harus intensif dan massif sosialisasi ke grassroot, harus sering roadshow ke desa-desa, sehingga diharapkan semua desa tidak ada konflik dengan adanya deteksi dini tersebut. Putu Artha juga memberikan gambaran potensi tahapan pencalonan bisa menjadi problem serius, apabila tahapan pencalonan bisa berjalan lancar, maka Pemilukada bisa dikatakan sudah siap. “Saya minta KPU Buleleng harus bersikap tegas, kalau ada calon diverifikasi tidak ada ijazahnya, langsung dicoret, kalau perlu ajak Panwaslu juga, jadi tidak ada dusta diantara kita,” tegas Putu Artha dalam paparannya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu, Nurhidayat Sardini, mengemukakan konflik itu harus dicegah, pencegahan itu lebih baik daripada penindakan, maka harus ada sosialisasi yang intensif. “Kalau tidak bisa dicegah, ya terpaksa baru ditindak, dan penindakan itu untuk efek jera juga,” ungkap Nurhidayat. Menurut Nurhidayat, kalau ada Panwaslu yang tidak responsive, laporkan saja dan akan langsung ditegur, masyarakat juga harus mengawasi pengawas, kalau sampai masuk angin maka akan dipecat. “Seperti contoh kasus di Banyuwangi, Ketua Panwaslu kita pecat karena kemana-mana selalu bersama peserta pemilu, itu tidak benar, jangan sampai ada kerikil dalam sepatu kita, kalau ada kerikil ya kita buang sepatunya, tidak hanya kerikilnya saja,” tegas Nurhidayat. Selain itu, kalau ada pelanggaran dalam proses pelaksanaan pemilukada, laporkan saja kepada Panwaslu, karena Panwaslu itu juga tidak boleh menolak laporan dari masyarakat.

Dalam sesi tanya jawab, para elemen masyarakat ini juga tampak antusias menggali informasi dari para narasumber, bertukar pikiran, dan bahkan ada yang berkeluh kesah dengan pengalamannya dalam proses Pemilu yang lalu. Salah satunya dari seorang Kepala Desa (perbekel) yang mengemukakan keluhannya, suka, dan dukanya dalam membantu proses pemilu 2009 yang lalu. “Tolong Kepala Desa atau perbekel juga dipikirkan, jadi tidak hanya KPPS saja yang diberi dana pada saat Pemilu dan Pemilukada, padahal kami katanya juga dibilang sebagai salah satu jenderal lapangan dalam pemilu dan pemilukada,” ujar perbekel salah satu daerah di Buleleng tersebut. Sementara itu salah satu pimpinan Parpol di Buleleng meminta KPU dan semua tokoh dalam masyarakat dalam melakukan pendidikan pemilih tidak hanya dalam workshop seperti ini, tetapi juga dilakukan langsung seperti di bawah pohon, berbincang-bincang, ngopi-ngopi, sehingga bisa dirasakan dan dicermati langsung oleh masyarakat. (ar/fs/red)