Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) Kunjungi KPU

Kamis, 03 Desember 2009 14:38

Berfoto Bersama. Usai kunjungan, siswa siswi dan guru P2D berfoto dengan Bpk. Yosmardin (foto: satrio/humas)

Jakarta.mediacenter.kpu.go.id-Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (Society for Democracy Education)-P2D, hari ini, Kamis (3/12) menyambangi Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jl. Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Dengan dikoordinir oleh Hendrik Boli Tobi P2D dalam kunjungan tersebut bertujuan untuk dapat belajar secara langsung mengenai proses dan mekanisme pengambilan keputusan di institusi politik negara. “P2D adalah suatu organisasi kemasyarakatan yeng memiliki tujuan untuk memperkuat struktur dan kelembagaan demokrasi yang berbasiskan kesadaran politik civil society, “terang Hendrik.

Yosmardin (Kabag pada Biro Teknis dan Hupmas) yang tampil sebagai narasumber pada acara tersebut menekankan pentingnya pelaksanaan demokrasi yang sehat. “Jumlah partai politik yang tidak terlampau banyak serta ideologi partai yang jelas merupakan salah satu syarat bagi terpenuhinya demokrasi yang sehat, “tandas Yos. Penerapan Sistem multipartai yang telah berlangsung sejak pemilu tahun 1955 dan dilanjutkan setelah era reformasi berkorelasi langsung terutama dengan besaran biaya penyelenggaraan pemilu.

Tema pembahasan lainnya menyoroti tentang electoral threshold, DPT, cara penghitungan BPP,sistem distrik dan proporsional, cara pemilihan anggota KPU, penghitungan suara yang berbasis pada teknologi, serta perlunya dibuat CD (Compact Disk-red) mengenai sosialisasi penyelenggaraan pemilu beserta peraturan perundang-undangan yang menyertainya.

Para guru dan siswa siswi P2D yang berasal dari beberapa sekolah di Kota bogor, Jawa Barat itu terlihat sangat antusias mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar tema di atas. Untuk melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan good citizenship, salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan adalah kunjungan lapangan secara langsung mengenai proses dan mekanisme pengambilan keputusan di institusi politik negara.

“Terdapat wacana di tingkat pusat, akan diselenggarakan Pilkada tidak langsung. Hal ini terkait dengan anggaran yang dibutuhkan, “tambah Yosmasrdin.

***(dd/mntr/red)