MEDIA CENTER KOMISI PEMILIHAN UMUM
 

DPS Pilpres Juga Diumumkan di RT/RW

Jakarta, mediacenter.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) di setiap rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW). Pengumuman ini untuk memudahkan pemilih mengecek namanya dalam DPS Pilpres.

“Dari tanggal 11-17 Mei akan diumumkan, tidak hanya di kelurahan saja. KPU usahakan di seluruh RT/RW,” ujar Ketua KPU A. Hafiz Anshary saat sosialisasi peraturan dan undang-undang tentang pencalonan presiden/wakil presiden, kampanye pilpres, daftar pemilih tetap (DPT) Pilpres, dan teknis pemungutan suara Pilpres di Gedung KPU, Jakarta (21/4).

Bagi pemilih yang belum terdaftar, dapat mendaftarkan diri kepada PPS-PPS setempat. Petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) akan proaktif mendata dan mendatangi rumah para pemilih untuk melakukan pemutakhiran data. Namun, agar pemutakhiran data benar-benar maksimal, DPS Pilpres juga akan diumumkan di RT/RW setempat untuk memudahkan pemilih mengecek namanya dan mendaftarkan diri, jika belum terdaftar.

Hafiz menyatakan, KPU segera membenahi daftar pemilih secara tuntas. Untuk Pilpres, PPDP akan mendata pemilih berdasarkan domisilinya. Dengan catatan yang bersangkutan pada hari pemungutan suara memilih di tempat dia berdomisili dan namanya dicoret sebagai pemilih di tempat asalnya agar tidak terdaftar ganda.

Strategi ini diambil karena kenyataan yang ada di lapangan, banyak masyarakat yang berdomisili bertahun-tahun di suatu tempat, tetapi masih ber KTP tempat asal, sehingga yang bersangkutan terdaftar di tempat asalnya. Untuk itu, PPDP yang dibentuk diharapkan orang-orang yang mengerti mengenai keadaan wilayahnya, dan tentu saja harus berkoordinasi dengan RT setempat.

Di tingkat pusat, KPU akan meminta dukungan instansi terkait (Departemen Dalam Negeri) agar ketua RT bisa terlibat dalam pemutakhiran data pemilih. Namun, lanjut Hafiz, dukungan ini jangan diartikan sebagai intervesi dari pemerintah. “Ini (pendataan pemilih) tidak bisa KPU kerjakan sendiri. Karena (proses pemutakhiran data pemilih) di level yang paling bawah. Oleh karenanya kita perlu mengambil langkah-langkah strategis dan meminta dukungan dari ketua RT dan RW,”  ujar Hafiz.

Hafiz juga meminta bantuan dari peserta pemilu dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memantau proses pemutakhiran data pemilih pilpres. ”KPU memerlukan bantuan dari Bawaslu dan jajarannya agar pengawasan terhadap DPT ini bisa diperketat, terutama di level desa. Karena level inilah yang paling banyak persoalannya,” kata Hafiz.

Pada kesempatan yang sama, salah seorang perwakilan parpol dari PDIP Aria Bima mengatakan, tidak perlu saling menyalahkan dalam permasalahan DPT Legislatif. “Tidak perlu saling menyalahkan, (DPT) ini harus segera dituntaskan sebelum Pilpres,” ujarnya. Menurut Bima, permasalahan DPT jangan hanya dipandang dari sisi administratif dan teknis, tetapi juga dari sisi kenegarawan bahwa setiap warga negara punya hak memilih yang sama.

Sesuai jadwal, pemutakhiran data pemilih Pilpres berlangsung 10 April–10 Mei 2009; Pengumuman DPS, Tanggapan Masyarat dan Perbaikan DPS 11-17 Mei 2009; Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten/Kota 18-24 Mei 2009; Rekapitulasi di Tingkat Provinsi 25-27 Mei 2009; dan Rekapitulasi Nasional 28-31 Mei 2009. Untuk lebih memaksimalkan perbaikan DPT, KPU tiap tingkatan juga membuat posko-posko pengaduan, dan Email Center.***



 
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jl. Imam Bonjol No. 29
Jakarta 10310
Tlp. 021-31937223
Fax. 021-3157759

© 2009 Komisi Pemilihan Umum