MEDIA CENTER KOMISI PEMILIHAN UMUM
 

KPU Segera Tuntaskan DPT Pilpres

DSCF0676
Ketua Komisi II DPR dan Ketua KPU memberikan keterangan pers terkait pelaksanaan Pemilu Legislatif di Pusat Tabulasi KPU, Jakarta (15/4)
Jakarta, mediacenter.kpu.go.id
- Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan segera menuntaskan penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Demikian salah satu kesimpulan pertemuan antara KPU dengan seluruh KPU Provinsi yang berlangsung di Hotel Borubudur, Jakarta (15/4).


Ketua KPU A.Hafiz Anshary mengemukakan, salah satu yang menjadi perhatian khusus pertemuan dengan KPU Provinsi adalah permasalah DPT. “Kesepakatan kita (KPU dan KPUD), DPT pilpres segera dituntaskan walaupun kurun waktunya sangat pendek,” ujar Hafiz saat konferensi pers di Pusat Tabulasi KPU, Hotel Borobudur, seusai bertemu dengan Komisi II DPR. Hadir juga dalam konferensi pers Ketua Komisi II DPR E.E Mangindaan dan Anggota KPU Abdul Aziz.

Penuntasan DPT Pilpres, lanjut Hafiz, dilakukan dengan prinsip, pertama, pembersihan secara menyeluruh terhadap DPT Legislatif untuk dijadikan DPS Pilpres. Misalnya, jika ditemukan ada kelebihan pemilih dan terdapat nama tidak jelas akan dihapuskan dari daftar pemilih. Termasuk, jika ditemukan ada anggota TNI/Polri yang masih aktif, pemilih yang sudah meninggal, dan warga yang belum berusia 17 tahun dan yang bersangkutan belum menikah, juga akan dihapus.

Kedua, masyarakat yang memenuhi syarat sebagai pemilih, tetapi tidak tertampung dalam DPT Legislatif, akan ditampung dalam DPS Pilpres. Pembersihan dan penampungan ini akan dilakukan sampai pada 10 Mei 2009. Setelah itu, (11-17 Mei 2009) KPU akan mengumumkan DPS Pilpres hasil perbaikan kepada masyarakat untuk diberi tanggapan dan masukan.

“Akan diumumkan (DPS Pilpres) kepada masyarakat untuk diberi tanggapan, apa masih ada yang belum terdaftar. KPU berharap, masyarakat juga membantu dengan mengecek apakah namanya tercantum atau tidak (dalam DPS Pilpres),” jelas Hafiz. Masukan dan tanggapan ini, kata Hafiz, sebagai bahan untuk melengkapai data penyusunan DPT Pilpres.

Menurut Hafiz, sesuai ketentuan undang-undang, KPU tidak dapat merubah daftar pemilih, jika DPT sudah ditetapkan. “Kalau sudah dikeluarkan, DPT tidak bisa diubah lagi. Ini ketentuan undang-undang. KPU wajib melaksanakan apa yang diperintahkan undang-undang," kata Hafiz.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR E.E.Mangindaan mengatakan, DPR sebagai pengawas akan terus aktif memantau perkembangan pelaksanaan Pemilu 2009. “Kami pro aktif untuk melihat perkembangan Pemilu yang sedang berlangsung saat ini,” ujar Mangindaan.

Rencananya, besok (16/4) KPU akan segera mengambil kesimpulan setelah mendengar laporan dari seluruh KPU Provinsi. Selain memfokuskan kepada permasalah DPT, tujuan pertemuan ini juga untuk segera merespon hal-hal yang berkembang di masyarakat terkait pelaksanaan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. "Kita (KPU) ingin segera merespon dan menindaklanjuti semua yang berkembang di masyarakat,” ujar Hafiz.***




 
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jl. Imam Bonjol No. 29
Jakarta 10310
Tlp. 021-31937223
Fax. 021-3157759

© 2009 Komisi Pemilihan Umum