MEDIA CENTER KOMISI PEMILIHAN UMUM
 

Pemilu 9 April Hari Libur Nasional

Forum_Dialog_KPU_-_Pebisnis
Anggota KPU Endang Sulastri dan para pebisnis seusai melakukan dialog di Hotel Nikko, Jakarta (31/03)
Jakarta, mediacenter.kpu.go.id
- Melalui surat Keputusan Presiden No.7/2009, pemerintah  menetapkan hari pemungutan suara pada 9 April 2009 yang jatuh pada hari Kamis sebagai hari libur nasional. Surat yang ditandatangi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  pada tanggal 27 Maret ini merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.


Dalam Forum Dialog KPU dengan kalangan pebisnis di Jakarta (31/03), Anggota KPU Endang Sulastri menjelaskan  Keppres No. 7/2009 merupakan jawaban atas surat yang dikirim Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada presiden yang meminta penetapan hari pemungutan suara sebagai hari libur nasional.

Dengan keluarnya Keppres No.7/2009, Endang berharap tidak ada keraguan lagi bagi kalangan pebisnis untuk meliburkan karyawannya pada 9 April nanti. Begitu juga dengan kantor-kantor pemerintah, swasta, dan BUMN. ”Kecuali, instansi-instansi atau kantor-kantor yang memberikan pelayanan umum, seperti rumah sakit, terminal, bandara udara, dan lain-lain yang tetap harus beroperasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tutur Endang.

Bagi pengusaha maupun pengelola kantor yang tidak ingin meliburkan karyawannya karena suatu hal, Endang meminta agar mereka bisa beroperasi lebih siang dari biasanya. Pengelola mal misalnya, biasanya akan tetap memanfaatkan hari libur sebagai hari kerja karena mereka tidak ingin kehilangan kesempatan meraup untung yang besar dari jumlah pembeli yang meningkat pada hari libur.

Untuk itu, kepada pengelola mal, Endang meminta agar mereka mulai beroperasi lebih siang dari biasanya seperti pukul 11.00 atau 12.00 WIB. Hal ini dimaksudkan agar pengelola mal memberi kesempatan kepada karyawannya untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS).

Namun yang jelas, pemerintah telah menetapkan hari pemungutan suara sebagai hari libur. Karena itu, Endang berharap para pengusaha atau pebisnis mentaatinya. ”Barang siapa yang tidak mentaati, berarti dia melanggar undang-undang  dan akan terkena sanksi pidana pemilu,” ujar Endang.

Dalam kesempatan forum dialog tersebut, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary mengatakan kalangan pebisnis agar tidak perlu khawatir dengan pelaksanaan Pemilu 9 April lantaran semua persiapan pemilu telah rampung seratus persen, seperti logistik dan kesiapan panitia pemungutan suara.

Begitu juga dengan persoalan DPT tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Karena yang selama ini diributkan adalah DPT yang tidak jelas alias DPT siluman atau DPT untuk pemilihan gubernur yang sebenarnya tidak dapat digunakan lagi. ”Padahal untuk pemilu, KPU menggunakan DPT resmi untuk pemilu legislatif, ” ujar Hafiz. ****

(lampiran Keputusan Presiden No.7/2009 lihat di data terbaru pada portal ini atau klik di sini)
 
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jl. Imam Bonjol No. 29
Jakarta 10310
Tlp. 021-31937223
Fax. 021-3157759

© 2009 Komisi Pemilihan Umum