MEDIA CENTER KOMISI PEMILIHAN UMUM
 

Penandatanganan Pakta Integritas KPU

1.6.2012_Pakta_Integritas
Ketua KPU (tengah) dan Anggota KPU Bergenggaman Tangan Usai Menandatangani Pakta Integritas. (foto: tim/hupmas)
Jakarta, mediacenter.kpu.go.id-
Sebagai wujud kesiapan untuk meningkatkan kualitas kinerja, layanan publik, dan integritas dalam mengemban tugas-tugas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014, Jumat (1/5) pagi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menandatangani Pakta Integritas.

Ada 2 (dua) buah Pakta Integritas yang ditandatangani di ruang sidang utama kantor KPU tersebut.

Pertama, Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Ketua dan seluruh Anggota KPU, terdiri dari 11 (sebelas) point.

Kedua, Pakta Integritas yang ditandatangani oleh para pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, yakni Wakil Sekretaris Jenderal (disaksikan oleh Sekretaris Jenderal), para Kepala Biro dan Inspektur, serta para Wakil Kepala Biro. Pakta Integritas ini terdiri dari 7 (tujuh) point.

Para undangan yang hadir juga didaulat untuk membubuhkan tandatangannya sebagai saksi dalam Pakta Integritas tersebut.

Para undangan yang hadir, antara lain, Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Mayjen (Pol) Sutarman;  Ketua Bawaslu, Muhammad; anggota Bawaslu, Daniel Zuchron; Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Diah Anggraeni; Kementerian Hukum dan HAM; Kementerian Polhukam; Kementerian PAN dan RB; Perludem; Komisi Informasi Pusat; Formappi; KIPP; Puskappol UI; GPSP; TIFA; IFES; Asia Foundation; KID; IBC; dan ICW.

Pakta Integritas KPU juga berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen untuk melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggungjawab, wewenang, dan peran, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

“Pakta Integritas merupakan best practice di setiap lini untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,” ujar Ketua KPU, Husni Kamil Manik, dalam sambutannya.

Selanjutnya, menurut Husni, Pakta Integritas itu akan segera diikuti dengan penerapan yang dimulai dengan pencanganan unit kerja di lingkungan KPU yang akan diberlakukan menjadi zona integritas, yaitu unit kerja yang dikembangkan sebagai wujud penerapan upaya-upaya konkrit dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui peningkatan kualitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam rangka penguatan komitmen anti korupsi.

Menciptakan pemilu yang berkualitas, lanjut Husni, merupakan amanah yang harus diwujudkan oleh KPU.

“KPU sebagai perwujudan kedaulatan rakyat harus memiliki integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara, sehingga dapat menghasilkan pemerintahan yang demokratis,” tandasnya.

Husni berharap, penandatanganan Pakta Integritas tersebut dapat menjadi awal terwujudnya wilayah bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan KPU. (dd/red)
 
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jl. Imam Bonjol No. 29
Jakarta 10310
Tlp. 021-31937223
Fax. 021-3157759

© 2009 Komisi Pemilihan Umum