MEDIA CENTER KOMISI PEMILIHAN UMUM
 

Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di Legislatif dan Parpol

Kterwakilan
FGD/Diskusi Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan KPU di Hotel Millenium (foto ie’am-dod;hupmas)
Jakarta, mediacenter.kpu.go.id –
Kementerian  Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mengundang  Komisi Pemilihan Umum dalam acara FGD/Diskusi dengan tema “Advokasi Impelementasi Pengarustamaan Gender Kepada Penyelenggara Pemilu Tingkat Pusat” di Hotel Millenium, Jakarta (23/2).


Sebagai narasumber  dalam acara tersebut Endang Sulastri (Anggota KPU-RI), Sigit Joyowardono (Kepala Biro Teknis Hupmas), Sri Budi Eko Wardani (Direktur Puskapol Fisip UI), Mujiati (Staf Ahli Bidang Komunikasi Pembangunan) serta moderator Drs. Maulana T. Hasyim, M.Sc. Diskusi tersebut dihadiri oleh Pejabat Eselon I dan III Sekretariat KPU-RI  dan Sekretariat Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Drs. Maulana T. Hasyim, M.Sc yang juga sebagai Asisten Deputi Bidang Hukum menjelaskan pada diskusi ini Kementerian  Negara Pemberdayaan Perempuan melihat masih rendahnya keterwakilan perempuan di legislatif dan Partai Politik baik di pusat maupun daerah, sesuai data pada Pemilu 2004 keterwakilan perempuan di DPR 11,5 %, laki-laki 88,5%, sedangkan di Pemilu 2009 di DPR keterwakilan perempuan 18,04%, laki-laki 81,01%, untuk DPD Pemilu 2004 18,8% dan Pemilu 2009 27,7%.

“sehingga menurut data tersebut terjadi kesenjangan tajam dalam keterwakilan perempuan dan berposisi pada pengaruh pengambil kebijakan, dalam hal ini Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dengan KPU ingin membangun komitmen dan mendukung peraturan yang membuat keterwakilan perempuan di lembaga legislatif lebih meningkat” ungkap Maulana.

Direktur Puskapol Fisip UI Sri Budi, menambahkan ada peningkatan jumlah perempuan di DPR dan DPRD secara nasional karena dalam Undang-Undang 10 tahun 2008 menyatakan pencalonan perempuan minimal 30% sebagai anggota legislatif, namun mayoritas anggota legislatif masih di dominasi laki-laki (>80%), “seperti piramida terbalik keterpilihan perempuan semakin ketingkat lokal (provinsi dan kab/kota), rata-rata semakin sedikit, sebaliknya kecenderungan dominasi laki-laki makin kuat di DPRD” papar Sri.

Menanggapi hal tersebut Endang Sulastri menyatakan sejak tahun 2004 KPU telah menjalin kerjasama dengan organisasi perempuan, meskipun tidak semua berlanjut dalam kerjasama yang konkrit. “Walaupun tidak secara langsung, namun banyak pihak mempertanyakan mengapa perempuan harus diistimewakan, untuk itu KPU memerlukan bantuan dan dorongan untuk meyakinkan semua pihak bahwa pemilih perempuan masih harus mendapat perhatian” ujar Endang.

Kedepan menurut Endang, dalam penyusunan program KPU akan memberi perhatian khusus untuk pemilih perempuan karena jumlah pemilih perempuan cukup signifikan, namun di satu sisi pemahaman mereka akan penggunaan hak pilih dan kualitas pemilih perempuan masih sangat rendah sehingga diperlukan pendekatan secara khusus. (tdy/red)
 
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jl. Imam Bonjol No. 29
Jakarta 10310
Tlp. 021-31937223
Fax. 021-3157759

© 2009 Komisi Pemilihan Umum