MEDIA CENTER KOMISI PEMILIHAN UMUM
 

KPU-RI terima kunjungan DPRD Kota Balikpapan

DPRD_Balikpa2n
KPU menerima kunjungan Komisi I DPRD Kota Balikpapan, (Kaltim) di Gedung KPU. (foto: dod;hupmas)
Jakarta, Mediacenter.kpu.go.id-
Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (21/2) menerima kunjungan Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim). Kunjungan yang terkait dengan jumlah Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Balikpapan berlangsung di Ruang Rapat Lt. 1 Gedung KPU, Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta. Rombongan tersebut diterima langsung oleh Ketua KPU Hafiz Anshary yang didampingi oleh Anggota KPU Endang Sulastri, serta Kepala Biro Teknis Hupmas Sigit Joyowardono.

Dalam kunjungannya, Komisi I DPRD yang didampingi oleh KPU Kota Balikpapan, ingin mendiskusikan tentang jumlah Dapil Kota Balikpapan. Seperti yang diketahui, pada Pemilihan Umum (Pemilu) sebelumnya, Kota Balikpapan mempunyai 4 (empat) Dapil dan 5 (lima) Kecamatan.

Salah satu Anggota DPRD mengatakan, pada saat ini Kota Balikpapan sedang melakukan pemekaran kecamatan dan kelurahan, total jumlah penduduk pada Tahun 2010 tercatat 647.883 jiwa, dengan jumlah pemilih pada Pemilihan Walikota Tahun 2011 sebanyak 412.975 pemilih, 1147 Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta 6 (enam) Kecamatan dan 34 (tiga puluh empat) Kelurahan.

Terkait dengan lonjakan jumlah penduduk dan pemekaran wilayah, Komisi I DPRD Kota Balikpapan ingin menanyakan apakah ada kemungkinan perubahan Dapil pada Pemilu 2014 dan apa implikasinya terhadap jumlah Dapil di Kota Balikpapan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Hafiz Anshary mengatakan agar diajukan usul perubahan Dapil sambil menunggu Undang-Undang (UU) Pemilu yang baru. “KPU (KPU Kota Balikpapan-red) agar segera menyampaikan secara resmi kepada KPU-RI perubahan-perubahan kecamatan dan kelurahan pada saat ini disertai dengan usul Dapil yang diinginkan”, tegas Hafiz Anshary.

Selain itu, Hafiz Anshary menginginkan agar persoalan Dapil ini ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan masuk ke dalam lampiran UU Pemilu. “Dalam setiap rapat dengan Panitia Khusus (Pansus) UU Pemilu dan Badan Legislatif (Baleg), supaya tidak ada persoalan di kemudian hari, saya mengusulkan agar Dapil ini ditetapkan oleh DPR-RI dan masuk ke dalam lampiran UU Pemilu yang baru”, jelasnya.

Sementara itu, Anggota KPU Endang Sulastri juga menambahkan, yang perlu diperhatikan adalah jumlah penduduk yang digunakan yaitu jumlah penduduk yang sudah diserahkan kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Yang kedua, soal daerah administratif termasuk desa, kelurahan dan kecamatan harus sesuai dengan ketentuan dari Ditjen Pemerintahan Umum. “Meskipun daerah tersebut sudah pemekaran tetapi belum diakui oleh pemerintah pusat, maka belum dapat dimasukan ke dalam wilayah kecamatan,” kata Endang.

Lanjut Endang, KPU dalam penggunaan data kependudukan dan wilayah administratif menggunakan data yang bersumber dari pemerintah pusat. “Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kemendagri, ada beberapa kecamatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerahnya dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup) sebagai daerah pemekaran tetapi belum di verifikasi sebagai wilayah pemekaran oleh pemerintah pusat, dan KPU tetap menggunakan data dari pemerintah pusat”, tegasnya.

Kunjungan Komisi I DPRD Kabupaten Kota Balikpapan diakhiri dengan penyerahan plakat dari masing-masing lembaga. (ook/red)
 
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jl. Imam Bonjol No. 29
Jakarta 10310
Tlp. 021-31937223
Fax. 021-3157759

© 2009 Komisi Pemilihan Umum