MEDIA CENTER KOMISI PEMILIHAN UMUM
 

Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu 2014 Tanggung Jawab Mutlak Seluruh Stakeholder

Jakarta, mediacenter.kpu.go.id- Seluruh pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan pemilihan umum, memiliki tanggung jawab terhadap peningkatan partisipasi masyarakat, baik dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) maupun Pemilu tahun 2014 mendatang.

Demikian kesimpulan Seminar KPU dengan Parpol, LSM, Ormas, media massa, Pemantau Pemilu, dan perguruan tinggi hari ini (16/11) di Jakarta.

Para pemangku kepentingan itu adalah pihak penyelenggara (KPU dan Bawaslu), partai politik (Parpol), lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat sipil (OMS), media massa, pemantau Pemilu, maupun perguruan tinggi.

“Dukungan dari OMS, media, perguruan tinggi, dan seluruh stakeholder menjadi suatu kemutlakan, termasuk kerjasama atau saling sharing informasi yang lebih harmonis antara Pemerintah (dalam hal ini Bappenas-red) dengan KPU, khususnya menyangkut pendidikan politik,” simpul Yuda Irlang dari Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan (GPSP) yang menjadi moderator dalam seminar tersebut.

Seminar sehari yang dimaksudkan untuk memperoleh input dan solusi terhadap kecenderungan menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada itu dihadiri oleh Ketua KPU, Prof. H.A. Hafiz Anshary, AZ, MA; Anggota KPU Endang Sulastri, I Gusti Putu Artha, dan Pdt. Saut H. Sirait; Wakil Sekjen KPU, Asrudi Trijono; para Ketua dan Anggota KPU Provinsi se-Indonesia; unsur parpol, LSM, Ormas, pemantau Pemilu, media massa, dan perguruan tinggi.

Tampil sebagai narasumber adalah DR. Siliwanti (Bappenas); DR. Lukman Hakim Saefudin (Wakil Ketua MPR-RI); serta Mohamad Sobary (Essais).

Terjadinya penurunan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu maupun Pemilukada, menurut Ketua KPU dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya, yang paling menonjol adalah tingkat trust (kepercayaan) kepada penyelenggara, partai politik dan para calon. “Sebenarnya ada beberapa faktor lainnya, tapi, menurut saya, ketiga faktor itulah yang paling berpengaruh,” tandas Hafiz Anshary.

Senada dengan Hafiz Anshary, DR. Siliwanti mengatakan, tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu 2009 yang hanya mencapai 70,99% (Pemilu Legislatif) dan 72,56% (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden), dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni trust terhadap penyelenggara, sikap dan budaya politik, teknis, DPT, sosialisasi, dan administrasi.

Karena itu, pihaknya (Bappenas) telah menyusun kebijakan terkait Pemilu 2014, yang mencakup fasilitasi dan dukungan penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu), partai politik, kementerian dalam negeri, kementerian komunikasi dan ininformatika, serta peta tantangan persiapan Pemilu 2014.

Siliwanti juga menyoroti kondisi umum demokrasi di Indonesia. Menurut hasil analisanya, perkembangan demokrasi di Indonesia menunjukkan tren ke arah yang positif. “Pada tahun 2009, nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah 67,3. Nah, target kita pada tahun 2014 itu, paling tidak, harus mencapai angka 73,” ulasnya.

Sementara itu, Mohammad Sobary, mengusulkan agar KPU memiliki konsultan media yang handal, yang dapat menyusun “manajemen pemberitaan” sehingga dapat membantu pencitraan positif KPU di masyarakat. “Saya yakin KPU itu bekerja untuk rakyat, jadi KPU harus berani “memberitakan” dirinya. Harus dilawan itu pemberitaan-pemberitaan yang tidak benar. Kalau tidak begitu, saya jadi bertanya, apakah pemerintahnya yang salah, atau KPU-nya yang salah menghasilkan pemerintah yang sekarang ini?” katanya.

Pada bagian lain, Endang Sulastri mempertanyakan kepada pemerintah (Bappenas), yang tidak memberikan ruang kepada KPU untuk melakukan pendidikan pemilih. “Dalam kesempatan ini saya ingin mempertanyakan, mengapa KPU tidak diberikan ruang (anggaran¬-red) untuk melakukan pendidikan pemilih kepada masyarakat. Padahal itu (pendidikan pemilih) kan sangat penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Hal ini sudah sering saya sampaikan dalam forum dengan para pembuat kebijakan,” ungkapnya. (dd)

 
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jl. Imam Bonjol No. 29
Jakarta 10310
Tlp. 021-31937223
Fax. 021-3157759

© 2009 Komisi Pemilihan Umum