MEDIA CENTER KOMISI PEMILIHAN UMUM
 

9 Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu

19-21.8.2011_evaluasi_parmas2
Ketua KPU, Prof. H.A. Hafiz Anshary, AZ, MA dan Anggota KPU, Endang Sulastri Berfoto Bersama Para Peserta Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat, di Cianjur, Jabar. (foto: tim/hupmas)
Jakarta, mediacenter.kpu.go.id-
Ketua Pemilihan Umum (KPU) RI, Prof. H.A. Hafiz Anshary, AZ, MA mengatakan, ada 9 (sembilan) faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Faktor-faktor tersebut adalah penyelenggara Pemilu (KPU), peserta Pemilu, kandidat-kandidat dalam Pemilu, perilaku dan sikap tim sukses, sikap dan budaya politik, daya dorong atau motivasi masyarakat, waktu penyelenggaran pemungutan suara, metode, dan sosialisasi.

Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Cianjur, Jawa Barat, Jumat (19/8).

“Dari catatan dan pengalaman saya, faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilukada (Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah). Pada Pemilu 2009, tingkat partisipasi masyarakat dalam Pileg (Pemilu Legislatif) 71%, dan Pilpres-nya 72%. Ini kan artinya mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Pemilu pada 2004 lalu, yang rata-rata tingkat partisipasi masyarakatnya mencapai 84%. Karena itu, kita perlu melakukan evaluasi dan menemukan solusinya, agar partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan,” ungkap Hafiz.

Namun, Hafiz menilai, dengan tingkat kompleksitas yang sangat tinggi, penyelenggaraan Pemilu di Indonesia yang menghasilkan tingkat partisipasi masyarakat sebesar 71,5%, adalah sesuatu yang luar biasa.

“Kalau dilihat dari jumlah penduduknya, Indonesia memang menempati urutan ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat sebagai negara demokrasi. Tapi jika tolok ukurnya adalah tingkat kerumitan penyelenggaraannya, Indonesia pantas menduduki peringkat pertama di dunia. Bahkan surat suaranya merupakan yang terbesar di dunia,” bangga Guru Besar IAIN Antasari itu.

Hal senada diungkapkan Anggota KPU, Endang Sulastri. Menurutnya, tingkat partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat trust (kepercayaan) terhadap penyelenggara (KPU) dan peserta Pemilu. “Tingkat kepercayaan (trust) kepada penyelenggara dan peserta Pemilu, itu kuncinya. Kita harus terus berusaha meningkatkan ini,” tandasnya.

Endang juga mengingatkan, tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi pada Pemilu 2009 lalu yang mencapai 71%, tetap harus mendapatkan perhatian. “71% itu kan bisa saja hanya kuantitas, bukan kualitasnya. Nah, kita kan inginnya tingkat partisipasi masyarakat itu bisa tinggi, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Ini lah yang harus kita evaluasi dan tingkatkan secara terus-menerus melalui berbagai upaya,” ajak Anggota KPU Divisi Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat itu.

Kegiatan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat sendiri dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, 19-21 Agustus. Selain dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU-RI serta para pejabat dan staf di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, khususnya Biro Teknis dan Hupmas, kegiatan itu juga mengundang KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota di Indonesia.


Cerdas Cermat, Kelas Pemilu, Duta Pemilu, Dan Pemilos

Dalam Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat itu terungkap kegiatan-kegiatan yang merupakan kreativitas beberapa daerah, seperti lomba cerdas cermat, kelas Pemilu, dan Pemilu Ketua OSIS (Pemilos). Beberapa kegiatan ini dapat dijadikan sebagai “solusi alternatif” untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu.

Lomba cerdas cermat misalnya, telah dilaksanakan oleh beberapa KPU daerah, seperti KPU Kabupaten Kuningan, KPU Kabupaten Bogor, KPU Kota Mataram, dan KPU Kota Makassar. Lomba ini diikuti oleh para pelajar tingkat SLTA (SMA, SMK, MA). Materinya tentang Pemilu dan demokrasi, termasuk penyelenggara Pemilu.

"Lomba semacam ini sangat efektif untuk meningktakan partisipasi masyarakat dalam Pemilu, terutama para pemilih pemula,” tutur Ketua KPU Kabupaten Kuningan, Endun Abdul Haq, yang daerahnya telah menyelenggarakan lomba cerdas cermat pada bulan April lalu.

Rencananya, lomba cerdas cermat kepemiluan ini akan menjadi agenda nasional pada 2012 mendatang. KPU-RI saat ini sedang berusaha membuat blue-print rencana kegiatan ini, sehingga seluruh KPU kabupaten/kota di Indonesia dapat melaksanakan lomba cerdas cermat secara serentak pada tahun 2012.

Sementara itu, KPU Kabupaten Bantul, DIY, telah berhasil melaksanakan kegiatan kelas Pemilu. Di beberapa SLTA, KPU “masuk” dan memberikan materi tentang Pemilu dan demokrasi. “Untuk mengadakan kelas Pemilu, KPU Kabupaten Bantul turun langsung memberikan materi ke sekolah-sekolah, bahkan bisa beberapa kali dalam sepekan. Metodenya menggunakan metode BRIDGE (Building Resources in Government, Democracy, dan Election). Kami telah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Pemda setempat. Hasilnya, pengetahuan dan pemahaman mereka tentang KPU dan Pemilu meningkat signifikan,” cerita Nurudin Latif, Anggota Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Humas, Data dan Informasi, KPU Kabupaten Bantul.

Dari kegiatan lomba cerdas cermat dan kelas Pemilu itu, diharapkan akan dihasilkan “Duta Pemilu” yang akan menyampaikan informasi dan pengetahuan mereka tentang Pemilu dan demokrasi kepada rekan-rekannya di sekolah.

Lain lagi dengan yang dilakukan oleh KPU Kota Semarang. Selain melakukan kegiatan sosialisasi pendidikan demokrasi untuk pemilih pemula ke sekolah-sekolah (SLTA) melalui program “pengayaan materi” dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), KPU Kota Semarang pada bulan Agustus ini tengah mengadakan Lomba Pemilu Ketua OSIS (Pemilos) tingkat SLTA Negeri/swasta se-Kota Semarang.

“Targetnya, lomba ini diikuti 50 sekolah. Ini pasti sangat efektif meningkatkan partisipasi masyarakat bagi pemilih pemula di kota kami,” tutur Henry Wahyono, Anggota Divisi Sosialisasi KPU Kota Semarang.

Endang Sulastri sangat berharap, KPU dapat membuat sebuah grand design langkah-langkah peningkatan partisipasi masyarakat. “KPU-RI harus bertemu dengan seluruh KPU provinsi se-Indonesia untuk mendiskusikan hal ini, agar dapat dirumuskan grand design tersebut. Beberapa bahkan bisa dijadikan proyek percontohan sebagai kegiatan nasional. Upaya ini harus terus-menerus dilakukan, sehingga partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan, baik kuantitas maupun kualitasnya,” pungkas Endang. (dd)
 
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jl. Imam Bonjol No. 29
Jakarta 10310
Tlp. 021-31937223
Fax. 021-3157759

© 2009 Komisi Pemilihan Umum