MEDIA CENTER KOMISI PEMILIHAN UMUM
 

Guru Di Kota Semarang Ingin Masukkan Pendidikan Demokrasi Dalam Kurikulum Sekolah

semarang
Anggota KPU Endang Sulastri (tengah) dan Nur Syafaat (paling kiri) Berfoto Bersama Guru-Guru Dari Kota Semarang. (foto: sapto/hupmas)
Jakarta, mediacenter.kpu.go.id-
Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa (1/3) pagi menerima kunjungan guru-guru dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Rombongan berjumlah 15 orang dan didampingi oleh Komisioner KPU Kota Semarang, Muhammad Hakim Junaedi. Anggota KPU Endang Sulastri, didampingi Nur Syafaat (Kepala Bagian Partisipasi Masyarakat Biro Teknis Hupmas), menerima mereka di Ruang Sidang KPU, Jalan Imam Bonjol 29, Jakarta.

Tujuan kedatangan para guru itu adalah untuk meminta masukan dan saran dari KPU atas rencana KPU Kota Semarang yang akan membuat sisipan mata pelajaran demokrasi dalam pendidikan kewarganegaraan di sekolah. Targetnya, dapat terelalisasi pada tahun ajaran 2011–2012, dan melibatkan guru-guru SMU. “Rencananya, kita juga akan melakukan kegiatan TOT (Training Of Trainer) di sekolah, bersama guru dan siswa SMU. Ini untuk mempraktekkan Pemilu dalam skala kecil, misalnya pemilihan Ketua OSIS yang diselenggarakan secara langsung seperti halnya Pemilu atau Pemilukada (Pemilu kepala daerah dan wakil kepal daerah),” terang Hakim Junaedi.

Para guru yang merupakan pengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) dari SMU Ibu Kartini, SMU 12, SMU 5, SMU 4, dan SMU 1 Kota Semarang tersebut berencana menulis konsep pendidikan pemilih untuk pemula. Apabila sinkronisasi mata pelajaran ini sudah disetujui oleh Dinas Pendidikan, maka akan dimasukkan dalam pelajaran di kelas. Selain itu, juga ada konsep mengenai penegakkan Hak Azasi Manusia (HAM), pemberantasan korupsi, peran Mahkamah Konstitusi (MK), serta Pemilu. Pemilu mencakup pengertian, fungsi, dan sejarah Pemilu dari 1955 hingga Pemilu 2009, serta Pemilukada.

Konsep-konsep itu diharapkan memperoleh respons positif dari sekolah-sekolah, dan bisa masuk dalam Satuan Acara Pembelajaran (SAP), yang diturunkan dalam silabus, sebagai bahan ajar di tingkat SMU. “Harapan kami, mata pelajaran pendidikan demokrasi ini bisa diterapkan secara nasional, sehingga Pemilu menjadi lebih baik lagi di masa mendatang,” ujar Mardiono, guru SMU 5 Kota Semarang.

Anggota KPU Endang Sulastri, menegaskan, proses pendidikan pemilih dapat dilakukan sepanjang tahun, karena tugas tersebut merupakan tugas KPU, meski hal itu tidak tersurat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. KPU juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Nasional  agar pendidikan pemilih dapat dijadikan sebagai kurikulum sekolah. “Metode pembelajaran itu jangan hanya di kelas saja, karena cenderung membosankan. KPU sekarang memiliki metode BRIDGE (Building Resources In Democratic, Government and Election),” tukas Endang. Metode BRIDGE adalah metode yang dilakukan melalui pengembangan kemampuan (capacity building). Metode ini diperkenalkan oleh Australia. “Di dalam BRIDGE ada simulasi, permainan, dan diskusi kelompok. "Dengan metode BRIDGE, penyampaian materi akan lebih efektif,” imbuhnya. (ar/dd/)


 
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jl. Imam Bonjol No. 29
Jakarta 10310
Tlp. 021-31937223
Fax. 021-3157759

© 2009 Komisi Pemilihan Umum